MENJADI ACARA TERHANGAT DALAM KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI 

 

 

 

 

Bandung | pta-bandung.net (12/08/08)

Hari ini, Selasa 12 Agustus 2008 di Auditorium Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandung--- Aparatur Peradilan di Jawa Barat, khususnya empat lingkungan peradilan di Jawa Barat --- Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Militer, menerima dengan resmi dan antusias Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008 dalam rangka mereduksi informasi, data realitas dan permasalahan peradilan khususnya di Jawa Barat.

 

Mulfachri Harahap, SH., selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III ini, menyampaikan maksud secara global adalah dalam rangka mereduksi informasi dan realitas perkembangan Peradilan di Jawa Barat, baik itu berkaitan dengan masalah peraturan perundang-undangan, SDM aparatur peradilan, sarana-prasarana peradilan dan derajat kesadaran hukum masyarakat yang ada di Jawa Barat.

 

Dalam kesempatan acara penting ini yang sangat bermakna, multi urgensi dan bernilai strategis bagi perkembangan dan kemajuan dunia peradilan di Indonesia  secara umum, dihadiri oleh 23 orang dari Komisi III DPR RI, Ketua PT Bandung, Wakil Ketua PTA Bandung, Ketua TUN Bandung, Ketua DILMIL II-09 Bandung beserta para Hakim Tinggi dan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Jawa Barat.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, M.CL, meyakini bahwa sistem informasi yang  dikembangkan oleh MA yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI) merupakan instrumen efektif untuk merubah performance MA  dan lingkungan peradilan di bawahnya menjadi lebih baik.

Ketua MA mengemukakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan Meutia Hafidz, wartawan Metro TV dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara live dalam acara bertajuk MHI (Metro Hari Ini),  sore ini (5/8).

Terwujudnya pengadilan yang efektif, efisien, dan transparan menjadi harapan masyarakat, khususnya pencari keadilan. Untuk meraih kondisi ideal tersebut, seluruh aparatur pengadilan, khususnya hakim,  harus mampu dan mau melakukan perubahan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang non Judisial, Marianna Sutadi, SH, pada saat menyampaikan pengarahan masalah-masalah teknis peradilan, pada forum Rakernas MARI 2008, di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/8).